INDONESIA: Lambannya reformasi guna mengakhiri penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional

ASIA: AHRC menyerukan bulan pencarian cara untuk menghapus penyiksaan mulai dari 26 Mei hingga 26 Juni

INDONESIA: Tindakan berlebihan kepolisian atas nama perang terhadap terorisme – tersangka tak bersenjata tewas ditembak

INDONESIA: Memelihara Impunitas -- Presiden mempromosikan Penjahat HAM sebagai Wakil Menteri Pertahanan

INDONESIA: Sensor buku, film, dan penggunaan internet menghalangi diskusi mengenai impunitas

INDONESIA: Sidik kasus pembunuhan oleh polisi di Aceh!

INDONESIA: Kebebasan beragama tidak dilindungi

INDONESIA: Inefektivitas perlindungan saksi dan korban

[AHRC Joint Statement] INDONESIA: No prosecution 21 years after Talangsari incident

INDONESIA: Laporan Tahunan AHRC menyoroti kekerasan yang masih terus berlangsung oleh aparat keamanan

INDONESIA: 5 tahun setelah Pembunuhan Munir pertahanan imunitas militer

INDONESIA: Regulasi Kepolisian yang Baru Namun Tetap Tanpa Kriminalisasi Penyiksaan

INDONESIA: Democracy Semu

INDONESIA: Pelanggaran HAM masih terus berlangsung setelah 10 tahun reformasi

INDONESIA: Independence Day eclipsed by the ongoing struggle for justice for Munir

[AHRC Joint Statement] INDONESIA: Failure to acknowledge the essence of right to life resulting in more people being executed

[AHRC Forwarded Statement] INDONESIA: Membongkar Kebisuan Penyiksaan

[AHRC Forwarded Statement] INDONESIA: Pasca Sidang CAT: Mencerdaskan Pemerintah adalah Prioritas Utama

[AHRC Forwarded Statement] Mengukur Itikad Baik Pemerintah Dalam Bidang Hak Asasi Manusia

Perbaikan terhadap gerakan bantuan hukum - sebuah pendekatan baru didalam pendampingan korban

INDONESIA: Akankah kematian Munir menerangi sistem peradilan Indonesia?

[ALRC Statement] INDONESIA: Memberlakukan standar ganda: mengundang Pelapor Khusus, dan juga mendorong penyiksaan

INDONESIA: Mahkamah Konstitusi gagal dalam mencatat sebuah sejarah dalam gerakan HAM Indonesia

INDONESIA: Mendesak Komnas HAM untuk mengakhiri impunitas atas pembantaian massal yang terjadi di masa lalu

[AHRC Open Letter] MYANMAR/BURMA: Negara tetangga Myanmar jugalah yang akan mendapatkan keuntungan dari transformasi politik di Myanmar

INDONESIA: RUU KUHP sekali lagi tertunda, keadilan pun tertunda

INDONESIA: Munir, tiga tahun berjalan dan tidak ada keadilan: sistem peradilan Indonesia tetap didakwa bersalah

INDONESIA: Kesadaran Macam Apa Yang Indonesia Inginkan?

INDONESIA: Impunitas berkuasa, menandai kemerdekaan negara yang ke-62

INDONESIA: Sebuah tinjauan kritis mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

INDONESIA: APAKAH ANDA YAKIN PEMERINTAH INDONESIA PAHAM ARTI PENYIKSAAN?

INDONESIA: Apakah Polisi Indonesia Adalah Penjahat yang Berseragam?

INDONESIA: Bukan penolakan tetapi pengkhianatan

INDONESIA: Bukan "PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN" tetapi "PENYIKSAAN HINGGA MATI"

INDONESIA: Sebuah daftar harapan untuk Jaksa Agung yang baru

INDONESIA: Kemenangan gugatan kasus Munir tidak banyak berarti karena lambannya proses investigasi

INDONESIA: Masyarakat Indonesia layak mendapatkan mekanisme yang transparan, efektif, dan mudah diakses untuk menyelesaikan tindak penghilangan secara paksa yang terjadi pada masa lampau dan yang akan datang

[Forwarded Statement by the AHRC] INDONESIA: SIARAN PERS BERSAMA Tentang POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM

INDONESIA: Penolakan untuk bekerja sama dengan mekanisme HAM PBB dalam investigasi kematian Munir

INDONESIA: Institusi negara yang cacat gagal mengungkap pembunuh Munir

INDONESIA: Mahkamah Agung Harus Membuat Pedoman yang Jelas Mengenai Peninjauan Kembali Hukuman Mati

ASIA : Tiga figur luar biasa istri pembela HAM secara bersamaan dinominasikan untuk Gwangju Prize for Human Rights tahun 2006

INDONESIA : Ratifikasi instrumen utama hak asasi manusia harus ditindaklanjuti dengan reformasi hukum.

ASIA : Absennya aturan hukum dan aktualisasi/ hak asasi manusia : Sebuah pertentangan yang harus dipecahkan

Asia : Peluncuran diskusi mengenai naskah Piagam Asia tentang Aturan Hukum (Asian Charter on the Rule of Law)

INDONESIA : Surat Terbuka kepada Komisioner Komisi Tinggi HAM PBB dalam rangka Hari HAM Internasional 2005

Rehabilitasi dan ganti rugi untuk korban pembantaian massal penting untuk peringatan dalam arti yang sesungguhnya