Asian Human Rights Commission - Indonesia - [Indonesian Site] [ Bahasa | English ]
| Home | AHRC Indonesia Website | Berlangganan | Berlangganan MN | Archive | AHRC Site
Search this section:
Printer Friendly Version
INDONESIA: Sidik kasus pembunuhan oleh polisi di Aceh!

UNTUK PUBLIKASI SEGERA
AHRC-STM-047-2010-ID
4 Maret , 2010

Sebuah pernyataan dari Asian Human Rights Commission

INDONESIA: Sidik kasus pembunuhan oleh polisi di Aceh!

AHRC sangat menyayangkan terjadinya kekerasan terhadap warga sipil dalam suatu operasi anti teroris yang dilakukan di Aceh. Pada 23 Februari lalu, seorang warga sipil terbunuh dan lainnya terluka parah saat polisi menangkap empat orang yang diduga sebagai teroris. Pada saat penggerebekan lainnya di 3 Maret, salah seorang tersangka bahkan tewas tertembak. Hal ini menimbulkan kontroversi terkait dengan besarnya kekuatan polisi dan militer yang ada di Aceh serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang dengan disertai impunitas yang semuanya dilakukan atas nama ‘melawan terorisme’.

Kasus terbunuhnya seorang warga sipil di penghujung Februari lalu ini disampaikan secara luas oleh media massa dan lembaga swadaya masyarakat. Kamaruddin, 37 tahun, tengah memancing bersama dengan anaknya, Suheri, yang berusia 14 tahun di Sungai Krueng Lintang, Jantho, Aceh Besar, ketika polisi menyebar untuk menangkap empat orang yang diduga sebagai anggota Jemaah Islamiyah. Menurut Kapolda Aceh, Jendral Aditya Warman, yang memberikan keterangan dalam siaran pers di Banda Aceh pada hari selasa setelah kejadian, polisi melepaskan tembakan kepada dua penduduk Jantho setelah Kamaruddin yang memegang senapan angin menolak perintah untuk menyerahkan diri. Sang ayah tertembak hingga tewas, sedangkan anaknya mengalami luka tembak di kaki kirinya. Sepertinya kedua korban telah salah diduga sebagai peserta paramiliter di daerah tersebut.
 
Polisi mengakui bahwa kejadian tersebut merupakan suatu ‘kecelakaan’ dan meminta maaf serta menyatakan rasa duka yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut.

Meski demikian, patut diingat bahwa penembakan tersebut dilakukan dalam rangka operasi anto teroris di Provinsi Aceh. Keempat tersangka yang ditangkap –Ismet Hakiki, Zakky Rahmatullah, Yudhi Zulfahri, dan Masykur Rahmat- diduga sebagai anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI). “Lebih dari 100 anggota kepolisian dari Polda Aceh dan Brimob dikerahkan untuk memburu sekitar 50 orang yang merupakan anggota kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan JI di daerah Jalin Jantho,” kata Warman. Mereka dikerahkan setelah agen rahasia dari kepolisian membongkar adanya kamp pelatihan paramiliter di daerah tersebut.
 
Disamping kekerasan dari tindakan tersebut –pembunuhan terhadap seorang warga sipil dan terlukanya seorang anak- AHRC juga mengutuk kurangnya pertanggungjawaban dari pihak kepolisian. Sekedar pengakuan dan permintaan maaf kepada publik tidaklah cukup untuk reparasi. Penyidikan yang serius atas kasus ini haruslah dilakukan dan sudah semestinya para pelaku diadili dan dihukum dengan adil. Alasan bahwa insiden tersebut terjadi dalam suatu operasi anti trorisme tidaklah mengurangi kejamnya perbuatan tersebut. Perang terhadap terorisme tidaklah seharusnya dijadikan alasan untuk melanggar prinsip-prinsip rule of law dan memberikan impunitas kepada para anggota kepolisian.

Seorang tersangka yang berusia 28 tahun tengah berada di dalam suatu bis dari Seulawah ke menuju Aceh Besar dengan dua orang lainnya. Ketika polisi memerintahkan semua penumpang untuk turun dari bis, ketiga tersangka segera melarikan diri. Polisi menjelaskan bahwa setelah menembakkan tembakan peringatan, salah seorang tersangka mengeluarkan pistol dari tasnya. Pada saat itulah polisi menembaknya. Hingga saat ini belum jelas apa yang sesungguhnya terjadi. Meski penembakan itu sendiri merupakan masalah yang mengkhawatirkan, hal terpenting ialah melihat konteks dimana penembakan tersebut terjadi. Sebagaimana diakui oleh seorang saksi yang dimuat oleh Jakarta Globe, “Ini pertama kalinya saya ditangkap dalam sebuah razia KTP sejak undang-undang darurat diakhiri di Aceh pada tahun 2004”. Polisi menggunakan pendekatan yang amat militeristik dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme. Pertama, hal itu bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan untuk menangkap individu. Alih-alih mendapatkan simpati publik sehingga mereka ingin bekerjasama, pendekatan yang demikian malahan membuat masyarakat merasa terganggu karena mayoritas dari mereka tidaklah memiliki pandangan politik dan ideologi yang sama dengan para ekstrimis”

Dalam bentrokan antara aktivitas terorisme dan perlawanan terhadap terorisme yang dilakukan Negara, tinggallah masyarakat setempat yang menjadi korban karena harus mengalami kekerasan yang dilakukan keduanya.

AHRC meneri,a adanya laporan kasus penyiksaan, pembunuhan ekstra yudisial dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan militer khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Aceh. AHRC juga kerap mengkritik kerasa suburnya budaya kekerasan dan impunitas di Indonesia, yang juga disampaikan dalam Laporan Amnesty International, Unfinished Business: Police Accountability in Indonesia, yang dipublikasikan pada tahun 2009. AHRC menerima pula laporan kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi dimana dalam beberapa kasus, sang pelaku kekerasan belum juga dihukum. Lihat, misalnya, AHRC-UAC-168-2009: Tidak dilakukannya investigasi atas kasus penyiksaan yang menimpa seorang warga di Papua, kasus salah tangkap dan salah tahan, AHRC-UAC-152-2009: Pembunuh seorang warga Papua dalam suatu demonstrasi tidak juga dihukum.

Pemerintah Indonesia pernah menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu upaya yang baik. Tentunya pelaksanaan dari peraturan ini akan membawa perubahan yang signifikan. Sayangnya, kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tetap menjadi praktik lazim dimana hal ini juga disebabkan absennya ketentuan mengenai ketentuan tindakan disipliner sekiranya seorang polisi melanggar aturan tersebut.

AHRC mendesak adanya akuntabilitas lebih dari pihak kepolisian, yang memiliki peran dalam pelaksanaan prinsip-prinsip rule of law dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi, oleh karenanya, haruslah diadili dan reparasi yang layak haruslah diberikan kepada korban.

Pertanyaan lainnya yang juga terangkat ialah, mengapa insiden semacam itu dapat terjadi? Warman menjelaskan bahwa “penembakan (di Jantho) terjadi oleh karena aparat kepolisian saat itu haruslah teramat waspada dan serius dalam menjalankan tugasnya.” Di dalam banyak kasus mengenai penyimpangan oleh polisi, alasan tersebutlah yang seringkali digunakan,. Padahal yang kerap terjadi sepertinya ialah aparat kepolisian kurang berhati-hati dan tidak bekerja secara profesional. Selain itu, kurangnya akuntabilitas di dalam tubuh kepolisian dan juga dalam pemerintah juga memperparah penyalahgunaan jabatan dan senjata. Penyelidikan dan penyidikan haruslah dilakukan hingga kejadian yang mengakibatkan nyawa seseorang yang tidak bersalah menjadi jelas bagi masyarakat dan proses peradilan.

Perjanjian perdamaian telah ditandatangani di Aceh, akan tetapi besarnya kekuatan polisi dan pihak militer telah membahayakan proses rekonsiliasi yang masih terus diupayakan. Perdamaian tidak akan pernah terwujud kecuali bila polisi dan pihak militer bertanggung jawb atas kekerasan terhadap warga sipil baik yang terjadi di masa lalu ataupun masa kini.


# # #

Tentang AHRC: Asian Human Rights Commission adalah sebuah organisasi non pemerintah yang melakukan pemantauan dan lobi-lobi terhadap isu-isu HAM di Asia. Organisasi yang bermarkas di Hong Kong ini didirikan pada tahun 1984.

Posted on 2010-03-10



remarks:17
Asian Human Rights Commission
For any suggestions, please email to support@ahrchk.net.

11 users online
6606 visits
13002 hits