Asian Human Rights Commission - Indonesia - [Indonesian Site] [ Bahasa | English ]
| Home | AHRC Indonesia Website | Berlangganan | Berlangganan MN | Archive | AHRC Site
Search this section:
Printer Friendly Version
KABAR TERBARU (Indonesia): Mahkamah Agung setuju atas Peninjauan Kembali atas  kasus terpidana mati tiga orang di Poso

KABAR TERBARU SERUAN MENDESAK KABAR TERBARU SERUAN MENDESAK KABAR TERBARU SERUAN MENDESAK

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - PROGRAM SERUAN MENDESAK

Kabar terbaru atas Seruan Mendesak

24 April 2006

[RE: UA-205-2005: Tiga orang menghadapi eksekusi setelah Presiden menolak grasi; UP-070-2006: Hukuman Mati harus ditunda dan bukti baru harus diinvestigasi secara mendalam
-----------------------------------
UP-090-2006: INDONESIA: Mahkamah Agung setuju atas Peninjauan Kembali atas  kasus terpidana mati tiga orang Poso

INDONESIA: Hak untuk hidup; hukuman mati; peradilan yang adil
------------------------------------------------------
Kawan-kawan,

Asian Human Rights Commission (AHRC) menyambut baik berita bahwa Mahkamah Agung/MA di Indonesia akhirnya setuju atas Peninjauan Kembali/PK kedua atas kasus terpidana mati tiga orang di Poso, Sulawesi Tengah. Fabianus Tibo (60), Dominggus Da Silva (42) and Don Marinus Riwu (48) dituduh mendalangi konflik komunal di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2000. Grasi mereka ditolak oleh Presiden Yudhoyono pada 10 November 2005. Pada 6 April 2006, MA menolak PK II, yang dibuat setelah bukti baru diungkap. Bukti baru ini nampaknya menunjukkan keterlibatan pejabat militer dan polisi di konflik tersebut, yang menjelaskan tekanan untuk melakukan eksekusi mereka. Namun, MA mengumumkan pada 17 April 2006, bahwa lima anggota majelis hakim akan mempertimbangkan PK II. Meski ini merupakan sesuatu yang sangat melegakan dan diharapkan akan menyelamatkan nyawa ketiga orang tersebut, AHRC tetap prihatin dengan komentar yang dibuat oleh Jaksa Agung bahwa lembaganya tidak akan menerima perintah apa pun.

Mengikuti keputusan MA untuk membentuk lima majelis hakim untuk meneliti PK II atas ketiga terpidana mati Katolik yang dinyatakan sebagai dalang pembantaian penduduk Muslim lokal, Kejaksaan Agung menyatakan penundaan eksekusi, dengan alasan persiapan belum selesai, tetapi menolak penundaan tersebut berhubungan dengan protes meluas yang meminta pihak berwenang untuk menginvestigasi dugaan pimpinan pelaku lainnya atas dugaan keterlibatannya dalam konflik ini. Kejaksaan Agung juga mengacu pada KUHAP yang menyatakan bahwa hanya ada sekali PK dan karenanya menyatakan lembaganya tidak menerima keputusan lainnya. Meski demikian, juru bicara MA, Djoko Sarwoko menyatakan bahwa meski diatur KUHAP, pengadilan tidak bisa menolak permintaan atas PK II karena tidak ada hukum atau peraturan yang relevan menyangkut hal ini. Djoko mengakui bahwa hukum harus ditegakkan, namun berkata bahwa penundaan eksekusi adalah tindakan yang paling pantas karena dibutuhkan waktu untuk memutuskannya.

Kali ini untuk pertama kalinya MA menerima PK II untuk satu kasus dan untuk alasan inilah AHRC menaruh perhatian karena tidak ada prosedur yang jelas bagaimana PK akan berlangsung. Pada titik ini menjadi tidak jelas apakah PK untuk meninjau hasil putusan atau untuk mempertimbangkan saksi lain dalam kasus ini. Juga tidak jelas apakah ini merupakan persidangan baru atau hanya sekedar meninjau  hasil PK pertama. Hal tersebut harus diperjelas dan dibuka pada publik. Hal ini secara khusus penting mengingat Jaksa Agung sudah menihilkan keputusan lain apa pun atas PK dan telah menegaskan bahwa lembaganya masih mempersiapkan eksekusi.

SARAN TINDAKAN:

Harap tulis surat kepada pihak berwenang yang relevan di Indonesia meminta bahwa prosedur bagi PK II atas kasus ini dibuat jelas sebelum PK tersebut berjalan.

Contoh Surat:
Kepada Yang Terhormat___________,

INDONESIA: Mahkamah Agung setuju atas Peninjauan Kembali atas  kasus terpidana mati tiga orang di Poso

Saya menulis surat kepada Anda menyangkut keputusan baru-baru ini oleh Mahkamah Agung/MA untuk menerima PK Kedua atas kasus tiga terpidana mati --Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva and Don Marinus Riwu--di Poso, Sulawesi Tengah.

Saya mengetahui bahwa grasi mereka telah ditolak President Yudhoyono pada 10 November 2005. Pada 6 April 2006, MA menolak PK II, yang dibuat setelah bukti baru diungkap. Bukti baru ini nampaknya menunjukkan keterlibatan pejabat militer dan polisi di konflik tersebut, yang menjelaskan tekanan untuk melakukan eksekusi mereka. Namun, MA mengumumkan pada 17 April 2006, bahwa lima anggota majelis hakim akan mempertimbangkan PK II.

Sementara Saya menyambut baik kabar ini, Saya juga mengetahui bahwa setelah MA memutuskan untuk membentuk lima anggota Majelis Hakim untuk memeriksa PK II, Kejaksaan Agung menyatakan hasil PK II tersebut tidak akan mempengaruhi hukuman bagi dalang kekerasan sektarian tersebut. Juga, keputusan baru apa pun tidak akan diterima dan eksekusi akan tetap dijalankan.

Ini merupakan pertama kalinya MA melakukan PK dua kali untuk satu kasus dan untuk alasan inilah Saya menaruh perhatian karena tidak ada prosedur yang jelas bagaimana PK tersebut dilaksanakan. Juga tidak jelas apakah ini merupakan persidangan baru, atau hanya melakukan peninjauan atas PK pertama. Masalah ini harus diklarifikasi dan dijelaskan kepada publik. Hal ini secara khusus penting mengingat Jaksa Agung sudah menihilkan keputusan lain apa pun atas PK dan telah menegaskan bahwa lembaganya masih mempersiapkan eksekusi.

Saya karenanya meminta pihak berwenang yang relevan di Indonesia untuk mengklarifikasi masalah ini secepatnya sehingga PK tersebut bisa dijalankan tanpa adanya kebingungan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada pejabat di Indonesia bahwa hukuman mati masih merupakan lawan langsung atas hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi Indonesia sebagaimana Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang mana Indonesia menjadi  negara pihak.

Salam Hormat,
---------------------------------------------------
HARAP KIRIM SURAT ANDA KE:

1. Bp. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Istana Negara
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010
INDONESIA
Tel: + 62 21 3845627 ext 1003
Fax: + 62 21 3457782
Email: presiden@ri.go.id

2. Bp. Abdul Rahman Saleh
Jaksa Agung
Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: + 62 21 7221337, 7397602
Fax: + 62 21 7250213
Email: postmaster@kejaksaan.or.id

3. Bp. Abdul Hakim Garuda Nusantara
Ketua
Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia/Komnas HAM
Jl. Latuharhary 4B
Jakarta Pusat 10310
INDONESIA
Tel: + 62 21 3925230
Fax: + 62 21 3925227
Email: info@komnas.go.id

4. Bp. Hamid Awaluddin
Menteri Hukum dan HAM
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan
INDONESIA
Fax: + 62 21 525 3095

5. Bp. M. Ichsan Loulembah
Ketua Kaukus Wilayah Konflik
Dewan Perwakilan Daerah
Gedung DPR/MPR RI
Jl. Gatot Subroto No. 6
Jakarta
INDONESIA
Tel : + 62 21 5715509; 5715344; 5715621
Fax : + 62 21 5714469, 5734389
Website : www.dpr.go.id

6. Mr. Leandro Despouy
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers
Att: Sonia Cronin
Room: 3-060
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9160
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL RAPPORTEUR INDEPENDENCE JUDGES & LAWYERS)
E-mail: scronin@ohchr.org

7. Mr. Philip Alston
Special Rapporteur on Extra-judicial, Summary, or Arbitrary Executions
Atten: Lydie Ventre
Room 3-016, c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9155
Fax: +41 22 917 9006 (general)
Email: lventre@ohchr.org
Terima Kasih.

Program Seruan Mendesak
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)

Posted on 2006-04-24



remarks:4
Asian Human Rights Commission
For any suggestions, please email to support@ahrchk.net.

10 users online
6850 visits
13174 hits